Penelitian & Kajian Ilmiah

Penelitian ini mengkaji urgensi implementasi nilai-nilai Rekonstruksi kerangka pertanggungjawaban hukum (liability) pengurus LBH berbentuk Yayasan atau Perkumpulan Berbadan Hukum. Standardisasi SOP internal dan mitigasi risiko hukum terhadap benturan kepentingan antara advokat pengabdi dan klien pro bono. dalam kerangka pembentukan karakter dan kompetensi SDM di era disrupsi digital.

Penelitian ini mengkaji urgensi implementasi nilai-nilai Perlindungan Hak Cipta atas Koreografi Tari: Mengkaji bagaimana Undang-Undang Hak Cipta melindungi karya koreografi (baik tari tradisional modifikasi maupun kontemporer) dari klaim atau plagiarisme pihak lain. dalam kerangka pembentukan karakter dan kompetensi SDM di era disrupsi digital.

Penelitian ini mengkaji urgensi implementasi nilai-nilai Status Hukum Peralatan Panahan dan Regulasi Kepemilikan: Mengkaji batas demarkasi peralatan panahan sebagai alat olahraga versus senjata tajam (ditinjau dari UU Darurat No. 12 Tahun 1951), serta SOP hukum saat membawa alat tersebut di ruang publik. Tanggung Jawab Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Tort Liability): Menganalisis sejauh mana pertanggungjawaban perdata dan pidana dari pengurus organisasi/klub panahan apabila terjadi kecelakaan (anak panah nyasar) yang melukai atlet atau penonton saat latihan maupun kejuaraan. dalam kerangka pembentukan karakter dan kompetensi SDM di era disrupsi digital.

Penelitian ini mengkaji urgensi implementasi nilai-nilai Demarkasi Kritik dan Pencemaran Nama Baik: Mengkaji batasan multitafsir antara kebebasan berpendapat, kritik, dan tindak pidana pencemaran nama baik (Pasal 27 UU ITE pasca-revisi) sebagai materi dasar kurikulum literasi digital sekolah menengah. dalam kerangka pembentukan karakter dan kompetensi SDM di era disrupsi digital.

Penelitian ini mengkaji urgensi implementasi nilai-nilai Pertanggungjawaban Korporasi atas Tindakan Cabang: Menganalisis sejauh mana MCDN System (pusat) harus bertanggung jawab secara perdata maupun pidana atas kelalaian atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kepala Cabang (Vicarious Liability). Pencegahan Tindakan Ultra Vires: Mengkaji klausul dalam Peraturan Perusahaan yang membatasi kewenangan Kepala Cabang dalam mengikatkan diri dengan pihak ketiga (misalnya vendor lokal, penyewaan infrastruktur, atau kerja sama B2B), agar tidak melampaui wewenang yang diberikan direksi. dalam kerangka pembentukan karakter dan kompetensi SDM di era disrupsi digital.

Penelitian ini mengkaji urgensi implementasi nilai-nilai Kekuatan Mengikat Service Level Agreement (SLA) dalam Promosi: Mengkaji tanggung jawab perdata divisi marketing ketika menjanjikan jaminan uptime jaringan atau kecepatan bandwidth. Bagaimana PP mengatur batasan overclaim agar perusahaan terhindar dari gugatan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kepatuhan Hukum Pemasaran Digital dan Etika Data: Membangun kerangka berpikir pemasaran yang sejalan dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), memastikan bahwa pengumpulan database calon klien (B2B maupun B2C) untuk keperluan promosi dilakukan melalui skema persetujuan (consent) yang sah. dalam kerangka pembentukan karakter dan kompetensi SDM di era disrupsi digital.