Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah memperoleh dan menyebarkan informasi. Melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok, sebuah berita dapat tersebar luas hanya dalam hitungan detik. Kemudahan ini tentu memberikan manfaat, tetapi juga menghadirkan persoalan ketika masyarakat terbiasa membagikan informasi tanpa terlebih dahulu memastikan kebenarannya.
Tidak sedikit orang yang langsung meneruskan pesan, membagikan foto, atau menyebarkan video hanya karena informasi tersebut dianggap menarik atau sedang ramai diperbincangkan. Bahkan, sebagian orang membagikannya tanpa membaca isi informasi secara utuh dan mengetahui sumbernya. Kebiasaan ini sering dianggap sepele, padahal dapat menimbulkan dampak serius bagi orang lain maupun kehidupan masyarakat.
Informasi yang belum terverifikasi dapat berkembang menjadi kabar bohong, fitnah, dan tuduhan yang merugikan seseorang. Nama baik seseorang dapat rusak, hubungan sosial terganggu, bahkan konflik di tengah masyarakat dapat terjadi hanya karena informasi yang belum tentu benar. Lebih jauh, seseorang bisa mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat sebelum memiliki kesempatan untuk menjelaskan atau membuktikan keadaan yang sebenarnya.
Dalam persoalan hukum, kondisi ini menjadi semakin berbahaya ketika masyarakat menjadikan media sosial sebagai tempat menghakimi seseorang. Seseorang dapat langsung dianggap bersalah hanya berdasarkan potongan video, tangkapan layar, atau cerita yang beredar. Padahal, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan membela dirinya melalui proses hukum yang berlaku. Asas praduga tidak bersalah mengingatkan kita bahwa seseorang tidak dapat begitu saja dinyatakan bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses peradilan.
Kebebasan menyampaikan dan memperoleh informasi memang merupakan hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tetap menghormati hak orang lain. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga mengatur sejumlah larangan dalam penyebaran informasi elektronik. Meski demikian, tidak setiap informasi yang keliru otomatis merupakan tindak pidana. Penilaian hukumnya harus melihat unsur perbuatan dan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, masyarakat perlu membangun kebiasaan untuk lebih berhati-hati sebelum membagikan informasi. Periksa sumbernya, baca berita secara utuh, bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya, serta jangan mudah percaya pada foto atau video yang belum diketahui konteksnya. Terlebih jika informasi tersebut berkaitan dengan tuduhan terhadap seseorang, persoalan hukum, atau isu yang berpotensi memicu konflik.
Apabila ternyata informasi yang telah dibagikan tidak benar, sudah sepatutnya orang yang menyebarkannya melakukan koreksi dan memberikan klarifikasi. Menghapus unggahan saja belum tentu menyelesaikan persoalan, sebab informasi tersebut mungkin telah disimpan atau disebarkan kembali oleh orang lain.
Menggunakan media sosial bukan hanya tentang kebebasan untuk berbicara dan berbagi, tetapi juga tentang tanggung jawab atas apa yang disampaikan. Masyarakat perlu memahami bahwa satu informasi yang salah dapat merugikan kehidupan orang lain. Jangan sampai niat untuk berbagi justru menjadi awal munculnya fitnah, konflik, dan persoalan hukum. Sebelum membagikan informasi, pastikan terlebih dahulu kebenarannya. Sebab, menjaga ruang digital yang sehat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama.