Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan hukum sering kali muncul akibat hubungan antara seseorang dengan orang lain, baik dalam urusan utang piutang, jual beli, kerja sama, maupun kepemilikan barang. Tidak jarang, salah satu pihak merasa dirugikan karena pihak lainnya tidak memenuhi kewajiban atau melakukan tindakan yang merugikan. Dalam hukum perdata, dua istilah yang sering muncul dalam persoalan tersebut adalah wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Meskipun sama-sama dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, keduanya memiliki pengertian dan dasar hukum yang berbeda.
Wanprestasi merupakan keadaan ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Secara sederhana, wanprestasi dikenal sebagai ingkar janji atau cidera janji. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, seseorang dapat dinyatakan lalai apabila telah diberikan peringatan atau apabila berdasarkan perikatannya kelalaian tersebut terjadi karena lewatnya waktu yang ditentukan. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai perjanjian, terlambat memenuhi kewajiban, atau melakukan sesuatu yang justru dilarang dalam perjanjian.
Sebagai contoh, seseorang meminjam uang sebesar Rp20 juta kepada temannya dengan kesepakatan akan mengembalikannya dalam waktu enam bulan. Namun, setelah jatuh tempo, uang tersebut tidak dikembalikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena peminjam tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan. Pihak yang dirugikan dapat memberikan somasi dan, apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi, mempertimbangkan gugatan perdata untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata.
Sementara itu, Perbuatan Melawan Hukum atau PMH merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Berbeda dengan wanprestasi, PMH tidak harus didahului adanya hubungan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, seseorang merusak pagar atau bangunan milik tetangganya tanpa hak sehingga menimbulkan kerugian. Dalam keadaan tersebut, pemilik bangunan dapat mempertimbangkan gugatan perbuatan melawan hukum apabila unsur-unsur hukumnya terpenuhi.
Secara umum, terdapat lima unsur yang perlu dibuktikan dalam gugatan PMH, yaitu adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang dialami. Pengertian melawan hukum sendiri tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga dapat mencakup pelanggaran hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat.
Perbedaan mendasar antara wanprestasi dan PMH terletak pada sumber kewajiban yang dilanggar. Wanprestasi berkaitan dengan kewajiban yang lahir dari perjanjian atau perikatan, sedangkan PMH berkaitan dengan kewajiban hukum untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan hak orang lain. Namun, dalam keadaan tertentu, satu rangkaian peristiwa dapat mengandung aspek wanprestasi sekaligus PMH. Penilaiannya harus didasarkan pada fakta, bukti, dan terpenuhi atau tidaknya unsur masing-masing.
Memahami perbedaan keduanya sangat penting karena kesalahan dalam menentukan dasar gugatan dapat menimbulkan persoalan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Tidak setiap persoalan yang berawal dari perjanjian dapat serta-merta dikategorikan sebagai PMH. Begitu pula, tidak setiap tindakan yang merugikan orang lain merupakan wanprestasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami duduk persoalan dan dasar hukum yang tepat sebelum menentukan langkah penyelesaian.
Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan dua instrumen dalam hukum perdata yang memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Dengan memahami perbedaannya, masyarakat diharapkan mampu mengenali bentuk pelanggaran hak yang dialami serta menentukan upaya hukum yang sesuai. Sebab, kesadaran hukum bukan hanya tentang mengetahui bahwa setiap orang memiliki hak, tetapi juga memahami bagaimana cara mempertahankan dan memperjuangkan hak tersebut melalui mekanisme hukum yang benar.